Setiap dari pemilik aset, biasanya memikirkan bagaimana asetnya bisa diturunkan ke Ahli Waris, bila suatu hari dirinya terjadi resiko meninggal.

Berbagai cara dipilih oleh para pemilik aset. Ada yang mewariskan properti, uang tunai, asuransi, dan aset-aset barang lainnya.

Bila seorang pemilik aset mewariskan properti, bagaimana perhitungannya terkait pajak ?

Bila saat kejadian resiko meninggal, ternyata properti masih atas nama pemilik aset yang lama, harap diingat bahwa pada saat ahli waris mau menjual diharuskan membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5%.

Contoh :

Bpk A mempunyai aset tanah 1000 m di suatu kota. Setelah ia meninggal , maka ahli waris yang ingin menjual tanah tersebut harus membayar sebesar :

Harga tanah misalnya @Rp 30 Juta/m , maka harga tanah total 1000 * 20 Juta = Rp 20 Miliar

Maka BPHTB yang harus dibayar = 5% * 20M = Rp 1 M

Biaya BPHTB ini yang bisa disebut sebagai Resiko Susut , karena dari harga tanah Rp 20 Miliar , berkurang Rp 1 Miliar sebagai pajak / biaya.

Bila seseorang mewariskan saham di suatu perusahaan (emiten) senilai Rp 1 Miliar , bagaimana juga perhitungan pajak saat mau mewariskan kepada ke 2 anaknya ?

Karena Anak pertama sedang di luar negeri, Ia menyerahkannya kepada anak ke-2 untuk mengatur semua surat-suratnya. Suatu ketika , emiten (perusahaan) mau buyback (membeli kembali) saham perusahaan sebesar Rp 2 Miliar, maka dana diberikan kepada anak ke-2 sesuai dengan dokumen atas nama anak ke-2, yang setelahnya si Anak membayar PPH (Pajak Penghasilan). Pada saat mau memberikan bagian kepada anak pertama, maka kembali lagi dana tersebut dikenakan PPH atas nama anak pertama, sehingga dana berkurang dikarenakan 2x terkena pajak.

Bila seorang Pengusaha rumah duka, bagaimana cara mewariskan bisnisnya kepada ke-3 anaknya ? 

Anak pertama , sekolah di Amerika, begitu pulang tidak mau meneruskan usaha orang tuanya. Anak kedua, sekolah di Amerika, tidak mau pulang. Tinggal harapan anak ketiga. Anak ke-3 mau pulang dan meneruskan usahanya, tetapi pada suatu ketika, si Anak merasa beda value. Kalau bisnis rumah duka, mendapat uang bila ada yang meninggal, sedangkan si Anak merasa, kalau orang meninggal seharusnya dibantu. Sehingga antara orang tua dan anak mempunyai value yang berbeda, si Anak akhirnya tidak mau meneruskan usaha rumah dukanya.

Bila memberikan warisan dalam bentuk polis asuransi jiwa kepada anak atau ahli waris, bagaimana perhitungan pajaknya ?

Bagaimana hubungannya antara warisan, pajak dan asuransi ?

Hubungan Warisan, Pajak dan Asuransi :

1. Nilai Klaim yang diterima atas asuransi adalah “Bebas Pajak”.
Menurut UU Perpajakan no. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 mengatakan :
Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

2. Benefeciary / ahli waris dari polis asuransi jiwa “Bebas Sengketa”.
Bila warisan, ahli waris masih bisa disengketa, atau dituntut hukum mutlak (hukum .Perdata). Kalau ahli waris polis asuransi jiwa tidak bisa disengketa / dituntut.

3. Nilai investasi yang ada di Polis Asuransi Jiwa “Bebas Pajak”.
Nilai investasi yang ada di dalam Produk unit link merupakan bagian dari produk asuransi, sehingga bukan merupakan objek pajak. Merujuk kepada :

• Surat dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan II
melalui suratnya nomor S-492/PJ.031/2009 tertanggal 18 Mei 2009 kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pada point 4.b (Lampiran II) dinyatakan bahwa produk asuransi unit link merupakan produk asuransi, sehingga atas biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau merupakan satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link
dari Perusahaan Asuransi Jiwa tidak terhutang PPN,
• bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) Nomor KEP-104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Produk Unit Link, pada Lampiran Keputusan tersebut, yaitu Butir (1) dinyatakan bahwa Produk Unit Link adalah Produk Asuransi Jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Nilai manfaat
yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut; (b) Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan (c) Mengandung pertanggungan risiko kematian alami,
• bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima
premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang
tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan,
• bahwa sebagai Produk Asuransi Jiwa, Produk Unit Link juga terikat dengan definisi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut, dengan memberikan “Polis Asuransi” kepada Pemegang Polis yang merupakan perjanjian yang menjadi dasar hukum
dalam hubungan hukum di antara Perusahaan Asuransi dengan Pemegang Polis, bahwa Polis Asuransi tersebut yang diberikan kepada dan dimiliki oleh Pemegang Polis, tidak dapat diperjualbelikan karena bukan merupakan Surat Berharga yang dapat diperjualbelikan selayaknya suatu produk investasi pasar modal sehingga dengan demikian,
berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Produk Unit Link adalah merupakan Produk Asuransi Jiwa,
( sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-53138/PP/M.IIB/16/2014)

Bila mempunyai aset/warisan berupa properti atau aset lainnya, berarti harus menunggu ada pembelinya untuk mendapatkan dananya, setelah ada dananya, maka penerima dana (ahli waris) akan membayar sejumlah pajak penghasilan.

Bila ada warisan yang bisa memberikan fasilitas “Bebas Pajak” dan likuid (terima dana) kepada ahli waris, maka asuransi bisa menjadi alternatif bagi orang tua / pemilik aset dalam merencanakan warisan  (legacy planning) dan pajak (tax planning).

Semoga menambah pengetahuan tentang warisan, pajak dan asuransi.