DPLK PPUKP (Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon)

Program Pensiun adalah wajib disiapkan oleh sebuah perusahaan untuk karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu , sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003.

Program pensiun dengan fitur baru yang baru-baru ini hangat diperbincangkan adalah DPLK PPUKP (Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon) , yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memenuhi kesejahteraan karyawan sehingga kehidupan karyawan di masa depan tetap terjamin.

Program ini berbeda dengan program DPLK yang biasanya, karena DPLK PPUKP ini mempunyai pengelolaan dana yang diadministrasikan secara kelompok (Pooled Fund) atas nama perusahaan, sehingga dikendalikan oleh Perusahaan.

Dalam perpajakan, DPLK PPUKP ini memberikan keringanan dalam perpajakan bagi perusahaan ataupun karyawan yang menerimanya.

Keringanan Perpajakan yang dimaksud adalah :

  1. Dana cadangan yang dipindahkan ke DPLK PPUKP akan menjadi ‘expense asset’, yaitu aset yang dibukukan sebagai beban.
  2.  sebagai kompensasi pesangon Pasal 167 ayat (1) UUK-13 melalui pembayaran manfaat pensiun dengan program pensiun DPLK akan menggunakan nilai pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 5 dan PMK nomor 16/PMK.03/2010 Pasal 4.Pengurangan Pajak

Perbedaan skema DPLK dengan Skema PPUKP :

SKEMA DPLK SKEMA DPLK PPUKP

Dasar Hukum Kompensasi Pesangon Melalui Program Pensiun DPLK adalah :  1. Sesuai ketentuan Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 (UUK-13) tentang Ketenagakerjaan bahwa: “Manfaat pensiun yang diperoleh dari program pensiun yang diselenggarakan sesuai dengan UU Dana Pensiun No.11/1992, baik melalui DPPK  (Dana Pensiun Pemberi Kerja) maupun DPLK, dapat dikompensasikan terhadap imbalan UUK-13”.

2. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 Pasal 1, DPLK dan DPPK adalah program pensiun yang diizinkan di Indonesia yang akan membayar manfaat pensiun dalam hal peserta mencapai usia pensiun.

3. UU No.11 Tahun 1992, pasal 31 ayat 1 : Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun”.

4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 1992, Pasal 4 menjelaskan bahwa Dana Pensiun mengatur aktivitas mereka melalui peraturan dana pensiun mereka (PDP) yang akan disetujui oleh OJK. Pasal ini  juga menjelaskan beberapa poin yang diatur dalam PDP yang termasuk usia pensiun.

DPLK Manulife Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan yang dengan pengalamannya sejak tahun 1994, merupakan pengelola DPLK terbesar di Indonesia untuk perusahaan joint venture karena memiliki inovasi-inovasi serta menyediakan tingkat pelayanan yang terbaik.

Kesejahteraan karyawan, mendukung kemajuan kinerja Perusahaan.

Bonie C | Wa : 08129409026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *